Rabu, 30 Maret 2016 | 05:14:pm WIB | Dibaca : 2384 Kali

Desa/Kelurahan di Perbatasan Harus Membuat Garda Batas

Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan Bagi Masyarakat Perbatasan di Kecamatan Rupat Tahun 2016

Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan Bagi Masyarakat Perbatasan di Kecamatan Rupat Tahun 2016 Teks foto: Rapat sosialisasi Bagi Masyarakat Perbatasan di Kecamatan Rupat Tahun 2016

RUPAT- Desa-desa dan kelurahan di kawasan perbatasan dituntut untu membuat garda batas. Langkah ini sebagai upaya untuk menghindari konflik horizontal, sekaligus menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).  

            Demikian diungkapkan Kepala Badan Pengelolaan Perbatasan Kabupaten Bengkalis, M Amin, saat membuka Sosialisasi Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan bagi Masyarakat Perbatasan, kantor Camat Rupat, Rabu (29/3/2016). Dikatakannya, garda batas terdiri dari unsur pemerintah desa/kelurahan, tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan perempuan. “Dengan adanya garda batas ini, maka bangsa lainpun tidak akan bisa mengambil dan mengganggu wilayah kita ini,” ungkapnya

Turut hadir dalam sosialisasi tersebut, Camat Rupat Fahrizal, Badan Pengelolaan Perbatasan Kabupaten Bengkalis, Mhd.Amin, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupten Bengkalis, Rusli dan Koramil Rupat Kapten Inf Syafrilis, dengan peserta dari seluruh kepala desa dan lurah serta tokoh masyarakat di Kecamatan Rupat

Terdapat lima kecamatan yang menjadi prioritas pemerintah sebagai kawasan perbatasan,  yaitu : Kecamatan Rupat, Rupat Utara, Bukit Batu, Bantan dan Bengkalis. Lima Kecamatan ini merupakan wilayah yang berbatasan langsung dengan Selat Malaka.

Sebagai kawasan perbatasan, masyarakat Rupat sangat merasakan pengaruh dari negara tetangga. Ada beberapa masyarakat yang berbelanja menggunakan uang Ringgit. Atas dasar itu, Kecamatan Rupat merupakan daerah yang diprioritaskan dalam pengamanan wilayah perbatasan.

Pada tahun 2015, di Kecamatan Rupat telah membangun 6 posko rumah jaga di desa perbatasan. Posko tersebut digunakan untuk menjaga keamanan dan ketertiban desa perbatasan. Dan akan berlanjut untuk pembangunan posko-posko di desa/keluran lain. Posko tersebut merupakan bangunan milik desa, tapi akan digunakan oleh para Babinsa dan aparat keamanan lain.

Sementara itu, Kepala Badan Kesbangpol Rusli mengajak masyarakat untuk menguatkan barisan yang kokoh dalam menjaga wilayah NKRI. Untuk menjadi bangsa yang kuat, masyarakat harus bersatu.

Ibarat lidi yang hanya sebatang maka hanya mampu untuk mencongkel gigi dan mudah dipatahkan. Tapi jika batangan sapu bisa berkumpul menjadi satu, maka akan menjadi sapu yang mampu membersihkan halaman dan akan menjadi sulit untuk dipatahkan. “Untuk itu mari kita bangun kesatuan kita. Banyak cara untuk menyatukannya, salah satunya adalah bergotong royong,” ujarnya